PALANGKA RAYA/Corong Nusantara – Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya (PPs-UPR) menyambut baik adanya kegiatan silahturahmi yang digelar antara PPs dan Fakultas Hukum (UPR), di gedung PPs Jalan Hendrik Timang, Rabu (6/4/2022).
Hal ini disampaikan Direktur PPs-UPR Prof. Dr. Ir. Yetrie Ludang, MP, saat dikonfirmasi Tabengan usai kegiatan silaturahmi. Menurutnya, tujuan dari silaturahmi tersebut tidak lain untuk menyingkronkan terkait peralihan tata kelola Program Studi Magister Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana UPR ke Fakultas Hukum UPR.
“Tadi telah kita sepakati bersama bahwa kedepan pengelolaan Program Studi Magister Ilmu Hukum akan dikelola sepenuhnya oleh Fakultas Hukum UPR. Kendati demikian, di masa transisi ini kami juga tetap membuka diri, apabila nantinya diperlukan untuk konsultasi terkait pengelolaannya,” ujarnya.
Ia juga menegaskan terkait pengalihan pengelolaan Program Studi Magister Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana ke Fakultas Hukum, itu semuanya sudah clear dan disingkronkan. Selanjutnya mulai dari semester genap, maka pengelolaan Program Studi Magister diserahkan sepenuhnya ke Fakultas Hukum UPR.
Selain itu, berdasarkan aturan yang ada, setiap program studi yang sifatnya “mono”, harus dikelola oleh fakultas terkait itu sendiri. Misalnya, Program Studi Magister Ilmu Hukum akan dikelola sendiri oleh Fakultas Hukum UPR.
“Aturan tersebut juga memang harus dipatuhi oleh seluruh perguruan tinggi lainnya. Karena, memang ketentuannya demikian. Dan, ini merupakan bentuk kepatuhan kami dalam menjalani aturan tersebut,” ujarnya
Kendati demikian, pengelolaan Program Studi Magister Ilmu Hukum telah diserahkan sepenuhnya kepada Fakultas Hukum UPR, pihak Program Pascasarjana UPR juga akan tetap memberikan dukungan kepada Fakultas Hukum UPR, misalnya dalam hal koordinasi jika memang itu nanti diperlukan.
Dirinya juga mengatakan bahwa kedepan, Program Pascasarjana UPR dalam waktu dekat ini juga akan membuka sejumlah program studi, seperti Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota.
“Saat ini sedang berproses, dan mari kita doakan bersama agar segala urusannya dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Bahkan, sekedar informasi kami belum lama ini baru pulang dari Jakarta, untuk berkoordinasi dengan BAN PT terkait rencana pembukaan program studi dimaksud. Ternyata, hasilnya dinilai sangat mampu. Kami berharap tahun ini juga bisa mendapatkan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan,” tandasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sekarang ini sudah masuk ke tahap penilaian non dosen. Artinya, semoga ini menjadi suatu sinyal yang baik bahwa Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Perkotaan Program Pascasarjana UPR bisa dibuka.
“Setelah ini, kami berharap bisa menerima ijin penyelenggaraan, dan kami juga akan melaporkan ke lembaga untuk bisa mendapatkan nomenklaturnya,” pungkasnya. nvd
