Corong Nusantara – Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kanselir Jerman Olaf Scholz berbicara melalui telepon pada Rabu (30/3/2022) waktu Moskow.
Mereka membahas permintaan Moskow agar Berlin membayar impor gas Rusia menggunakan rubel, bukan dalam euro atau dolar.
Menurut versi Jerman, Putin setuju pembayaran akan berlanjut untuk saat ini dalam salah satu dari dua mata uang barat (dolar AS dan euro).
Namun Kremlin selanjutnya akan mengkonversikannya ke mata uang Rusia. Moskow mengklaim Putin menjelaskan segalanya ke Scholz.
Poin utamanya, Rusia menuntut pembayaran dalam rubel karena faktapelanggaran hukum internasional dilakukan negara-negara barat.
Cadangan devisa Bank Rusia dibekukan negara-negara anggota Uni Eropa, Inggris dan Amerika.
Namun, Putin mengatakan peralihan tidak akan menghasilkan kondisi kontrak yang kurang menguntungkan bagi importir Jerman.
Jerman bergantung pada Rusia untuk lebih dari setengah pasokan gasnya, dan sepertiga dari minyak impornya.
Para pemimpin di Berlin kurang antusias dalam memberikan sanksi terhadap energi Rusia dibandingkan beberapa rekan Uni Eropa mereka.
Scholz menggambarkan energi Rusia sebagai “penting” untuk kelangsungan ekonomi Jerman. Menteri Ekonomi Robert Habeck mendesak warga minggu ini untuk mengurangi konsumsi gas dan minyak.
Sementara di Jerman, kantor raksasa energi negara Rusia, Gazprom cabang Jerman, dikabarkan digeledah pejabat Eropa.
Bloomberg melaporkan berita tersebut dengan mengutip sumber yang “ingin dirahasiakan” dan dikatakan telah mengambil tindakan hukum di tengah penyelidikan atas peran perusahaan dalam kenaikan harga gas alam Eropa.
Pihak berwenang menggeledah kantor Gazprom Germania dan Wingas, anak perusahaan Jerman Gazprom, yang menurut Bloomberg, menyumbang sekitar 20% dari pasokan gas Jerman.
Publikasi itu mengatakan Eropa telah bergulat dengan krisis energi sejak musim gugur lalu. Para pejabat mengatakan krisis dimulai ketika Gazprom berhenti memesan pasokan tambahan.
Sementara itu, pasokan gas di toko-toko Uni Eropa hampir habis. Pada saat itu, Gazprom didakwa dengan “penyalahgunaan kekuasaan”.
Pejabat Uni Eropa mengklaim bahwa Gazprom sengaja memotong pasokan untuk menekan politisi agar mempercepat akses Eropa ke pipa gas Nord Stream 2 buatan Rusia.
