PALANGKA RAYA/Corong Nusantara– Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan sudah bukan hal baru di telinga masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim). Terlebih bagi yang berada di sekitar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, wilayahnya direncanakan sebagai lokasi IKN baru.
Penetapan Kaltim sebagai lokasi IKN tentunya sebuah kebanggaan bagi masyarakat Kalimantan, khususnya masyarakat Kaltim. Langkah pemerintah dalam membangun IKN di Pulau Kalimantan, sangat diapresiasi. Hanya saja, pemindahan tidaklah mudah, terlebih belum hadirnya payung hukum untuk pemindahan tersebut.
Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang mengatakan, pemindahan IKN bukanlah hal yang baru, karena sudah pernah terjadi beberapa kali. Pemindahan IKN ke Pulau Kalimantan beberapa kali didiskusikan dengan DPD RI. Sudah dipresentasikan desain dan tahapan pembangunan, serta memakan biaya yang besar.
Menurut Teras, biaya pembangunan yang tidak kecil ini perlu dilihat kembali. Dia mengajak semua pihak melihat secara realistis keadaan bangsa dan negara. Pemerintah berkonsentrasi di sektor kesehatan, ekonomi, sosial dan politik. Terjadi pula pelambatan ekonomi global yang berimplikasi pada penerimaan negara. Pada akhir 2021, utang pemerintah mencapai Rp7.252 triliun dan bunga utang mencapai Rp773,2 triliun.
Teras menguraikan, data lonjakan utang dalam 3 tahun bisa menciptakan jebakan utang yang berbahaya. Faktor kedua yang perlu dicermati adalah terkait payung hukum. Karena sepanjang yang diketahui, dua kabupaten yang akan jadi IKN nantinya juga belum siap.
Penetapan IKN ini pada akhirnya nanti juga akan menjadi Daerah Khusus Ibu Kota yang namanya belum diputuskan. Menurut Teras, wilayah ini akan terpisah dari Provinsi Kaltim, sehingga diperlukan payung hukum.
“Setelah ada perkembangan hampir 2,5 tahun ini, saya menjadi pesimis. Karena terus terang saja, waktu 2,5 tahun untuk membangun sebuah IKN tidak mungkin. Pemerintah harus jujur, di era ini tidak mungkin menggelar pembangunan IKN. Tujuannya, agar saudara-saudara kita tidak hanya mengalami euforia lalu kecewa,” kata Teras Narang, saat menjadi narasumber dialog bersama Kaltim Post dengan tema ‘Suara IKN dari Senator Kita’, via zoom meeting, Jumat (10/9).
Gubernur Kalteng periode 2005-2015 ini mengingatkan, berapa banyak sumber daya alam, mulai dari gas, batu bara hingga kayu dari Kalimantan yang telah digunakan. Sementara pembangunan di Kalimantan masih banyak tertinggal. Jangan orang Kalimantan hanya diberi angin segar. Terlebih perwakilan dari Kalimantan juga belum terwakili untuk benar-benar menyiapkan agenda ini.
Pertumbuhan ekonomi, kata Teras, kuartal II tahun ini sebesar 7,07 persen juga tidak merata, sementara kita ingin kesejahteraan sosial tidak hanya terjadi di pulau tertentu. Jelang tahun politik 2024, fokus elemen bangsa juga akan berubah. Artinya pada 2023 semua partai sudah akan menyiapkan diri untuk kontestasi politik.
Pertanyaannya apakah presiden selanjutnya akan melanjutkan agenda ini? Apakah ada payung hukum yang akan dikeluarkan untuk meneruskan agenda ini? Apakah DPR RI, DPD RI dan pemerintah bersepakat dalam merealisasikan IKN ini? Bagaimana sikap MPR RI sebagai lembaga negara, apakah sudah ada ketetapan-ketetapan MPR RI tentang IKN ini? Semua ini jadi pertanyaan yang penting dijawab, selain tentu tantangan keadilan pengelolaan SDM dan SDA juga mesti dijawab.
Terkait dengan dinamika RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta harapan agar Kalimantan menuntaskan Rencana Tata Ruang Wilayah, perlindungan masyarakat adat dan lokal, hingga isu otonomi ekonomi, Teras memberi catatan yang sama. Agar kepentingan menghadirkan keadilan bagi masyarakat Kalimantan dipertegas dalam UU pembentukan IKN nantinya.
Lalu terkait harapan dan impian atas Pulau Kalimantan dalam 50 tahun hingga 100 tahun mendatang harus tetap optimis. Catatannya, peningkatan kualitas SDM dikerjakan dengan sungguh-sungguh serta dilibatkan sungguh dan jadi kunci dalam pembangunan bangsa ke depan. Terlebih bila pembangunannya berkaitan dengan Pulau Kalimantan sendiri.
Dengan peningkatan kualitas SDM dan keadilan dalam pembangunan. Teras yakin di masa depan Pulau Kalimantan akan jadi yang terbaik di Indonesia bahkan di dunia. Terlebih semua ada di Kalimantan. Semoga seluruh agenda terkait IKN ini, pada akhirnya bisa dilangsungkan secara realistis. Menekankan prinsip kehati-hatian, berkeadilan serta menimbang prioritas kebangsaan.
Inilah yang menjadi lebih mendesak dibicarakan sebagai elemen bangsa. Sehingga agenda pembangunan dan penyiapan IKN di Pulau Kalimantan dapat tetap berjalan meski mungkin tak selesai di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang telah berani mengambil keputusan politik besar dalam sejarah kita. ded
