PALANGKA RAYA/Corong Nusantara – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendukung penerapan pajak retribusi bagi seluruh asrama Mahasiswa Kalteng di luar daerah.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Kalteng, yang membidangi hukum, anggaran dan pemerintahan Y Freddy Ering, penerapan pajak retribusi bagi asrama mahasiswa Kalteng, bukan semata-mata untuk mengejar atau pendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan pajak tersebut juga akan difungsikan dalam rangka meningkatkan Sarana Prasarana (Sapras).
“Yang namanya pajak retribusi, tidak mesti untuk mengejar PAD, tetapi bisa juga digunakam untuk peningkatan sapras maupun fasilitas di asrama. Sehingga mahasiswa kita bisa tinggal dengan nyaman dan diharapkan mampu meningkatkan semangat menuntut ilmu,” ucap Freddy saat dibincangi Tabengan di gedung dewan, Rabu (13/1/2021).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga mengatakan, saat Komisi I DPRD Kalteng melaksanakan peninjauan ke asrama mahasiswa Kalteng yang berada di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta. Pihaknya menilai perlu adanya peningkatan sapras dan perbaikan manajemen pengelolaan.
Mengingat bahwa kondisi asrama saat itu memang memerlukan perhatian khusus. Sehingga melalui pajak retribusi diharapkan mampu meningkatkan sapras maupun fasilitas yang ada saat ini.
“Kita sudah melaksanakan kunjungan kesana, salah satunya yaitu di DI Yogyakarta. Bahkan kita juga sudah bertemu dengan para mahasiswa, dimana selain perlu adanya peningkatan sapras dan manajemen pengelolaan. Mereka juga menyampaikan sejumlah aspirasi seperti perlunya pengadaan baju adat Dayak yang nantinya difungsikan untuk mengikuti festival-festival budaya,” ungkap Freddy.
Selain itu, menanggapi kemunculan isu negatif di asrama mahasiswa Kalteng yang disampaikan Pemerintah Provinsi (Pempov) Kalteng saat rapat Pantitia Khusus (Pansus) pengelolaan Asrama Mahasiswa belum lama ini. Dirinya berharap melalui perbaikan manajemen pengelolaan, isu tersebut dapat ditekan dan membuat asrama Kalteng lebih baik dibandingkan saat ini.
“Apabila isu negatif seperti yang disampaikan pihak Pemprov Kalteng benar adanya, maka sudah jelas hal tersebut menyalahi aturan dan administrasi. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya salah dari mahasiswa. Tetapi manajemen pengelolaannya yang harus dipertanyakan, sehingga perlu adanya perbaikan pengelolaan manajemen di asrama Kalteng,” pungkas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng ini. nvd
