PALANGKA RAYA/Corong Nusantara– Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat melakukan kunjungan kerja (kunker) dengan melakukan dialog bersama Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah (Kemenkumham Kalteng), Selasa (2/3/2021), di Kantor Kanwil Kemenkumham Kalteng.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyampaikan, hasil dialog yang dilakukan dengan pihak Kemkumham Kalteng diketahui kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) perempuan sangat memprihatinkan. Tentunya ini menjadi masukan agar disampaikan kepemerintah pusat, sehingga ada perhatian kondisi Lapas perempuan ini.
Juga terkait dengan Lapas narkotika yang ada di Kabupaten Katingan, jelas srikandi Partai NasDem ini, untuk dapat menjadi perhatian. Lapas yang ada di Kabupaten Katingan bukanlah Lapas untuk umum, melainkan Lapas yang diperuntukan khusus bagi pelaku narkotika yang ada di Kalteng. Ini harus menjadi pemahaman bersama.
“Masalah Lapas, keimigrasian, dan berbagai prestasi yang disampaikan oleh Kakanwil Kemenkumham Kalteng Ilham Djaya menjadi catatan tersendiri dalam kunjungan kerja yang dilakukan kali ini. Berkenaan dengan masalah keimigrasian, diperlukan adanya pelayanan tambahan di sejumlah kabupaten, hal ini dikarenakan adanya kapal-kapal asing yang melintas di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau,” kata Ary Egahni, Senin (2/3) di Palangka Raya.
Lagislator satu-satunya perempuan asal Kalteng ini tidak hanya merespons atas semua permasalahan yang disampaikan. Apresiasi juga diberikan kepada Kanwil Kemenkumham yang menorehkan sejumlah prestasi. Di antaranya serapan anggaran tertinggi dari seluruh Kanwil Kemenkumham di Indonesia.
Menarik pula, lanjut Ary Egahni, Kanwil Kemenkumham memiliki prestasi berupa kekayaan intelektual yang diinisiasi di sekolah menengah pertama (SMP) yang ada di Palangka Raya, dan dilanjutkan di Kabupaten Kapuas. Tujuannya masyarakat secara pribadi dan komunal dapat mengerti apa yang terkandung dalam kekayaan intelektual itu sendiri.
Beberapa hal yang disampaikan, ungkap Ary Egahni, sudah dicatat dan akan disampaikan ke kementerian hukum dan HAM nantinya. Permasalahan yang dihadapi se-Indonesia terkait hukum dan HAM mungkin kurang lebih sama, perbedaannya luasan Kalteng yang sedmikian luas, namun jumlah penduduk yang relatif sedikit, dapat menjadi perhatian dari kementerian.
Terpisah, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng Ilham Djaya menyampaikan, terdapat beberapa hal yang memang memerlukan perhatian serius pemerintah pusat. Misalnya Lapas perempuan, sekarang ini kondisi Lapas hanya memiliki 1 blok, padahal idealnya minimal 3 blok. Harapan besar tahun 2021 ini dapat dibangun 1 blok lagi.ded
