*Jalan Palangka Raya-Kuala Kurun Rusak
KUALA KURUN- Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Untung Jaya Bangas menganggap pemerintah tidak memiliki hati dan dengan sengaja membiarkan aktivitas perusahaan besar swasta (PBS) selalu melewati ruas jalan umum Kuala Kurun-Palangka Raya.
“Pemerintah tidak memiliki hati dengan membiarkan aktivitas PBS ini terus berlanjut, bukan hanya jalan yang rusak, bahkan sudah beberapa kali memakan korban jiwa, namun tampaknya pemerintah tidak peduli dengan hal itu,” kata Untung saat dihubungi Tabengan melalui ponselnya, Rabu (8/12).
Sebab itu, dia meminta dengan tegas kepada pemerintah dan aparat terkait untuk segera menghentikan aktivitas PBS yang melewati ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya tersebut karena dinilai sudah sangat menyalahi aturan yang berlaku.
“Baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah harus sesegera mungkin menghentikan aktivitas dari angkutan PBS yang melalui ruas jalan umum ini. Mereka sudah jelas melanggar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal),” tegasnya.
Dikatakan, akibat dari aktivitas PBS yang menggunakan ruas jalan tersebut sering terjadinya kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sampai menghilangkan nyawa pengendara jalan umum. Di samping itu, juga sering mengakibatkan kemacetan akibat dari truk yang mogok bahkan terbalik, membuat aktivitas masyarakat terganggu dalam menggunakan jalan tersebut.
“Semua aktivitas PBS itu sudah melanggar peraturan, baik itu peraturan dalam menggunakan jalan umum serta Amdal yang berlaku. Untuk itu, saya minta dengan tegas kepada pemerintah harus segera hentikan kegiatan menggunakan jalan umum ini,” pungkasnya.
Harus Ditindak Tegas
Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Gumas Evandi juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menindak tegas truk angkutan PBS kehutanan, perkebunan dan tambang yang melintas di ruas jalan tersebut, karena tidak sesuai Amdal.
Ia mengatakan, angkutan truk PBS tersebut dilakukan dengan muatan yang Over Dimensi Overload (ODOL), sehingga berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat dan terlebih lagi menimbulkan kerusakan jalan.
“Kami menyoroti angkutan dari PBS yang melintasi jalan itu, terlebih Amdalnya tidak melalui jalan tersebut. Karena saat kita berkoordinasi dengan dinas dan instansi mereka sesuai Amdalnya angkutan mereka melewati sungai. Sebab itu, kita minta Pemprov segera menghentikan aktivitas mereka,” tegasnya.
Politisi dari Partai Nasdem ini menyebut, sebagai contoh yang terjadi di Jalan Kuala Kurun-Palangka Raya, saat ini ada beberapa PBS yang bergerak di bidang pertambangan dan kehutanan yang Amdalnya tidak melewati jalan dan harusnya melalui sungai.
“Kalau mereka mau mengubah Amdalnya, harusnya hentikan dulu aktivitasnya,” tegasnya.
Dikatakan, saat ini kerusakan jalan di wilayah itu menjadi sorotan masyarakat luas bahkan viral di media sosial (medsos). Sebab itu, dia meminta kepada Pemprov terkhusus aparat yang berwenang dalam penertiban melakukan pembiaran.
“Kami meminta jangan sampai terkesan ada pembiaran. Kalau perlu dicabut saja Amdalnya, karena kalau mereka sudah melakukan pelanggaran dan pemerintah tidak bertindak tegas, ada apa? Kenapa sampai ada kesan terjadi pembiaran,” ucapnya. c-hen/sgh
