*90 Hektare Lahan Pertanian Terendam
PALANGKA RAYA/Corong Nusantara– Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengambil langkah sigap dengan segera menetapkan status tanggap darurat banjir. Dengan status ini, pemerintah akan bergerak cepat dalam penanganan terhadap warga terdampak.
“Kita tetapkan status tanggap darurat banjir dari tanggal 12 November kemarin. Sekarang ada 4 kecamatan dan 17 kelurahan tercatat terdampak banjir ini,” kata Fairid, Senin (15/10).
Menurutnya, status tanggap darurat ini berlaku selama 14 hari ke depan atau sampai 25 November 2021. Setelah itu pemerintah daerah akan mengevaluasi kondisi di lapangan dan menyesuaikan kebijakan sesuai kondisi bencana alam tersebut.
Fairid memastikan penanganan banjir dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Upaya yang dilakukan meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasaran dan sarana.
Sementara itu, akibat meluasnya banjir di Kota Palangka Raya, terdata sebanyak 10.739 warga terdiri dari 4.157 Kepala Keluarga (KK) jadi korban banjir akibat meluapnya aliran sungai besar yang melintasi daerah setempat.
“Sampai kemarin 10.739 warga terdampak banjir. Jumlah itu bisa saja bertambah karena kondisi kita masih hujan sepanjang malam,” sebut Fairid.
Untuk itu, lanjutnya, Pemko bersama berbagai pihak terkait juga telah mengungsikan para korban di posko-posko yang telah didirikan. Pihaknya bersama pihak terkait lain juga telah mendirikan dapur umum guna memenuhi kebutuhan pangan para korban banjir.
“Untuk kebutuhan logistik dan kesehatan kami pastikan aman. Kami juga meminta para pengungsi tetap menerapkan protokol kesehatan agar nantinya tidak muncul klaster baru Covid-19,” bebernya.
Fairid menegaskan, Pemko Palangka Raya bersama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat juga menjamin ketersediaan air bersih untuk keperluan para pengungsi.
Berdasarkan data yang dihimpun BPBD, sampai Minggu (14/11), sudah 4 kecamatan yang terdampak banjir, Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sabangau dan Bukit Raya. Sedangkam 17 kelurahan yang terdampak banjir di antaranya Tangkiling, Banturung, Sei Gohong, Tumbang Tahai, Tumbang Rungan, dan Pahandut Seberang.
Kelurahan lainnya termasuk Pahandut, Danau Tundai, Kameloh Baru, Bereng Bengkel, Kalampangan, Tanjung Pinang, Langkai, Palangka, Bukit Tunggal, Petuk Katimpun, dan Marang.
“Saya juga meminta masyarakat terutama di wilayah bantaran sungai mewaspadai naiknya air. Jangan biarkan aliran listrik berada di lantai dalam kondisi menyala. Ini berbahaya dan bisa menjadi penyebab korsleting listrik,” imbuhnya.
Guna mendukung upaya menekan risiko bencana banjir, Fairid mengukuhkan dan melantik Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Palangka Raya di Rumah Jabatan Wali Kota. Anggota forum yang dibentuk terdiri dari berbagai kalangan mulai dari relawan, pegawai pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama dan kalangan akademisi.
“Melalui forum ini kami ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya antisipasi dan mengurangi risiko bencana baik bencana alam maupun non alam,” katanya.
Lahan Pertanian Terendam
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Palangka Raya Renson mengatakan, bencana banjir kiriman yang melanda kota setempat September dan November ini, berdampak pada 90 hektare (ha) lahan pertanian produktif di Kecamatan Sabangau, tepatnya di Kelurahan Kalampangan dan Kecamatan Pahandut di Kelurahan Tanjung Pinang.
“Dalam beberapa bulan ini, kita sudah 2 kali dilanda bencana banjir. Cuma tampaknya banjir di November ini lebih besar. 40 ha lahan produktif di Kelurahan Kalampangan dan 50 ha di Kelurahan Tanjung Pinang terendam air,” ujar Renson, Senin.
Selain merendam lahan produktif, banjir juga berdampak pada hampir 120 ha lahan kosong di Kelurahan Kalampangan dan Tanjung Pinang. Diakui Renson, banjir pada September dan November ini berdampak cukup signifikan bagi para petani dan kelompok tani. Setidaknya ada 19 poktan dan 285 petani dari 400 KK di 2 kelurahan tersebut.
“Saat ini DPKP terus berupaya bagaimana agar para petani dan poktan terdampak banjir bisa bangkit kembali. Penangan pasca-banjir, kita akan melihat keadaan apa saja yang dibutuhkan para petani. Apakah itu perlu optimalisasi lahan, pemberian bibit apa yang cocok terhadap perubahan musim, dan sebagainya sesuai kondisi. Kita juga berupaya meminta bantuan kepada Pemprov, pemerintah pusat, juga ke instansi vertikal lainnya,” jelas Renson. rgb
